Analisis Pph Selesai Pasal 4 Ayat (2) Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Nasabah Pada Pt Bpr Millenia Manado Dan Pt Bpr Celebes Kawan Perdana Manado

Abstrak: Pajakmemiliki tugas penting dalam pertumbuhan dan pembangunan nasional bagi suatu negara.Pajak penghasilan menjadi salah satu jenis pajak yang menawarkan penerimaan terbesar bagi Indonesia. Pajak penghasilan yang bersifat simpulan menjadi salah satu sarana yang ditetapkan oleh pemerintah.Salah satu objek dari pajak penghasilan simpulan ini yakni bunga deposito dan tabungan nasabah. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT BPR Millenia Manado dan PT BPR Celebes Mitra Perdana Manado telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ada. Penelitian ini memakai metode analisis deskriptif, dan data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyetoran pajak PT BPR Millenia Manado untuk era pajak bulan April sampai September mengalami ketidaksesuaian dengan ketentuan perpajakan yaitu sebesar 20% dan untuk era pajak bulan Oktober PT BPR Millenia Manado telah memotong pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. PT Celebes Mitra Perdana Manado telah memotong pajak sesuai dengan KMK-51/KMK 04/2001 perihal pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yaitu sebesar 20%. PT BPR Millenia Manado dan PT Celebes Mitra Perdana Manado sebaiknya lebih memperhatikan ketentuan perpajakan yang ada dan terus mempertahankan kepatuhan yang telah dijaga.

Kata kunci: PPh Final, Bunga Deposito, Tabungan Nasabah

Penulis: Belinda I. S. Kotambunan, Jullie J. Sondakh

Kode Jurnal: jpmanajemendd161397

Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara

Abstrak: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yaitu indikator Pendapatan Dearah yang menjadi patokan untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula kemungkinan suatu tempat untuk sanggup membiayai pembiayaan di daerahnya. Sebaliknya, semakin tinggi realisasi Dana Perimbangan suatu tempat maka semakin tinggi pula tingkat kemungkinan tempat tersebut untuk bergantung kepada pemerintah pusat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis data yang dipakai yaitu analisis regresi linier berganda dengan melihat dampak ketiga variabel tersebut secara simultan dan parsial. Dari hasil penelitian menandakan bahwa Pendapatan Asli Dearah (PAD) dan Dana Perimbangan besar lengan berkuasa signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah tempat baik secara simultan maupun parsial. Pendapatan Asli Dearah (PAD) besar lengan berkuasa konkret terhadap kinerja keuangan pemerintah yang berarti kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sanggup meningkatkan kinerja keuangan pemrintah daerah. Sedangkan Dana Perimbangan besar lengan berkuasa negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah tempat yang menjadikan kenaikan Dana Perimbangan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan

Penulis: Budianto, Stanly W. Alexander

Kode Jurnal: jpmanajemendd161398

Analisis Penyajian, Legalisasi Dan Pengukuran, Serta Pengungkapan Kredit Bermasalah (Nonperforming Loan) Sesuai Psak Nomor 50, 55 Dan 60 Pada Pt. Bank Sulutgo (Persero) Tbk.

ABSTRAK: Kredit bermasalah ialah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atas seluruh kewajibannya kepada bank menyerupai yang telah diperjanjikan dan sanggup menimbulkan kerugian potensial kepada bank. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk. dengan memakai metode penilitian deskriptif komparatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Penyajian, Pengakuan dan Pengukuran, serta Pengungkapan Kredit Bermasalah pada PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk. telah sesuai dengan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK Nomor 50 (revisi 2010), 55 (revisi 2011) dan 60 (revisi 2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semenjak tanggal 01 Januari 2012 PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk telah menerapkan PSAK Nomor 50, 55 dan 60 dalam perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah,  meskipun belum sepenuhnya alasannya sebagian pelakuan akuntansi diadopsi dari Peraturan Bank Indonesia (PBI). Kedepannya penerapan PSAK Nomor 50, 55 dan 60 dalam perlakuan kredit bermasalah diperlukan sanggup diterapkan secara lebih konsisten biar perusahaan menghasilkan isu keuangan yang lebih akurat.

Kata Kunci: Kredit, Kredit Bermasalah, PSAK Nomor 50, 55 dan 60

Penulis: Diaz Donatus Palangngan, Jantje J. Tinangon, Novi S. Budiarso

Kode Jurnal: jpmanajemendd161399

Evaluasi Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kawasan (Dppkad) Kota Gorontalo

ABSTRAK: Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu jenis pajak yang awalnya dipungut dan dikelolah oleh pemerintah pusat. Walaupun BPHTB dikelolah oleh pemerintah sentra namun, realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada pemerintah tempat baik propinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yaitu pada pasal 23 UU No. 20 tahun 2000 tentang  perubahan atas UU No. 21 tahun 1997 perihal Bea Perolehan Hak katas Tanah dan Bangunan. Objek penelitian dari penelitian ini ialah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Metode yang dipakai yaitu metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mekanisme pemungutan BPHTB di DPPKAD kota Gorontalo telah sesuai dengan peraturan tempat No. 11 Tahun 2011, efektivitas BPHTB pada tahun 2012 di DPPKAD tergolong kurang efektif yaitu sebesar 66,78%, untuk tahun 2013 tingkat keefektivan tergolong kurang efektif yaitu sebesar 76,29%, tahun 2014 juga tergolong tidak efektif dengan presentase 36,35% dan di tahun 2015 juga masih tergolong kurang efektif yaitu sebesar 79,50%.

Kata Kunci: Evaluasi, Pemungutan, Efektivitas, BPHTB

Penulis: Najah A. Y. Kiai Demak, Linda Lambey

Kode Jurnal:  jpmanajemendd161400

Pengaruh Earning Power, Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Administrasi Keuntungan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Imbas Indonesia

Abstrak: Manajemen keuntungan terjadi lantaran adanya konflik agensi yang disebabkan oleh pemisahan antara kepemilikan dengan pengelolaan perusahaan. Dengan adanya dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit akan mengurangi atau mencegah tindak administrasi laba. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana imbas earning power, komisaris independen, dewan direksi, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap administrasi keuntungan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masa 2010-2015. Sebanyak 30 perusahaan dipakai sebagai sampel penelitian. Metode analisis yang dipakai ialah analisis regresi linier berganda dengan memakai SPSS. Hasil penelitian ini mengatakan Dewan Direksi dan Ukuran Perusahaan kuat terhadap administrasi keuntungan pada perusahaan manufaktur. Earning Power, Komisaris Independen dan Komite Audit tidak kuat terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur.

Kata kunci: earning power, komisaris independen, dewan direksi, komite audit, ukuran perusahaan, administrasi laba

Penulis: Clarissa Taco, Ventje Ilat

Kode Jurnal: jpmanajemendd161401

Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Administrasi Pada Koperasi Simpan Pinjam “Ayamen Mandiri” Kombi

ABSTRAK: Sistem pengendalian administrasi merupakan sistem yang dipakai untuk menghipnotis para anggotanya biar menimplementasikan strategi-strategi secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian administrasi pada Koperasi Simpan Pinjam Ayamen Mandiri Kombi. Metode analisis data yang dipakai yaitu deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa struktur pengendalian administrasi dan proses pengendalian administrasi pada KSP Ayamen Mandiri Kombi telah efektif. Hal ini dibuktikan dengan penerapan struktur pengendalian yang dibagi atas struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, serta sentra pertanggungjawaban yang telah meliputi seluruh fungsi dalam struktur organisasi. Serta proses pengendalian yang dijalankan mulai dari perumusan strategi, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta penilaian kerja yang memperlihatkan adanya peningkatan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti sanggup memperlihatkan saran biar KSP Ayamen Mandiri perlu menerapkan manajer divisi biar sanggup memisahkan kiprah dan tanggung jawab antara pengurus dan manajer. Penambahan sumber daya akan meningkatkan kinerja untuk kemajuan perjuangan KSP Ayamen Mandiri Kombi. Evaluasi kerja juga perlu dilakukan perbandingan antara realisasi dengan apa yang telah dianggarkan biar hasil menjadi lebih efektif.

Kata Kunci: sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian management, proses pengendalian management

Penulis: Feiby Angelia Senduk, Hendrik Manossoh, Dhullo Affandi

Kode Jurnal: jpmanajemendd161402

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Hukuman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Langsung (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung)

Abstrak: Pajak mempunyai peranan penting bagi negara. Penerimaan pajak akan meningkat jikalau kepatuhan pajak meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui imbas sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan hukuman perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Populasi penelitian ini, wajib pajak orang langsung yang terdaftar pada KPP Pratama Bitung. Metode pengambilan sampel ialah simple random sampling. Secara parsial Tarif Pajak dan  Sanksi Perpajakan menunjukkan imbas yang signifikan aktual terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan sedangkan Sosialisasi Perpajakan tidak menunjukkan imbas signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Untuk kedepannya upaya-upaya dalam melakukan sosialisasi harus ditingkatkan dan lebih intensif oleh KPP Pratama  Bitung.

Kata kunci: sosialisasi perpajakan, tarif pajak, hukuman perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak

Penulis: Viktor B. J. Tawas, Agus T. T. Poputra, Robert Lambey

Kode Jurnal: jpmanajemendd161403