Kabar Gembira Buat kamu yang ga sengaja kunjungi Blog ini !!!


jarang-jarang kamu bisa nemuin Harga SOUVENIR se Murah ini..

karena ini kami buat sengaja buat kamu yang ga sengaja berkunjung ke Blog kami dengan ulasan kami selain dari ulasan souvenir

Nah buat kamu yang tertarik dengan Harga-harga souvenir kami, bisa langsung hubungi whatsapp kami di 081296650889 atau 081382658900

caranya screenshoot atau sertakan link url souvenir yang kamu minati pada blog ini, kirimkan kepada kami di nomer yang sudah tertera dia atas

tanpa screenshoot atau link blog kami, kemungkinan kami akan memberikan harga jual yang ada pada toko kami yang cenderung lebih tinggi tentunya

Sabtu, 30 Maret 2019

Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara


Abstrak: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yaitu indikator Pendapatan Dearah yang menjadi patokan untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula kemungkinan suatu tempat untuk sanggup membiayai pembiayaan di daerahnya. Sebaliknya, semakin tinggi realisasi Dana Perimbangan suatu tempat maka semakin tinggi pula tingkat kemungkinan tempat tersebut untuk bergantung kepada pemerintah pusat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis data yang dipakai yaitu analisis regresi linier berganda dengan melihat dampak ketiga variabel tersebut secara simultan dan parsial. Dari hasil penelitian menandakan bahwa Pendapatan Asli Dearah (PAD) dan Dana Perimbangan besar lengan berkuasa signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah tempat baik secara simultan maupun parsial. Pendapatan Asli Dearah (PAD) besar lengan berkuasa konkret terhadap kinerja keuangan pemerintah yang berarti kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sanggup meningkatkan kinerja keuangan pemrintah daerah. Sedangkan Dana Perimbangan besar lengan berkuasa negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah tempat yang menjadikan kenaikan Dana Perimbangan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan
Penulis: Budianto, Stanly W. Alexander
Kode Jurnal: jpmanajemendd161398

Analisis Penyajian, Legalisasi Dan Pengukuran, Serta Pengungkapan Kredit Bermasalah (Nonperforming Loan) Sesuai Psak Nomor 50, 55 Dan 60 Pada Pt. Bank Sulutgo (Persero) Tbk.


ABSTRAK: Kredit bermasalah ialah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atas seluruh kewajibannya kepada bank menyerupai yang telah diperjanjikan dan sanggup menimbulkan kerugian potensial kepada bank. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk. dengan memakai metode penilitian deskriptif komparatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Penyajian, Pengakuan dan Pengukuran, serta Pengungkapan Kredit Bermasalah pada PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk. telah sesuai dengan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK Nomor 50 (revisi 2010), 55 (revisi 2011) dan 60 (revisi 2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semenjak tanggal 01 Januari 2012 PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk telah menerapkan PSAK Nomor 50, 55 dan 60 dalam perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah,  meskipun belum sepenuhnya alasannya sebagian pelakuan akuntansi diadopsi dari Peraturan Bank Indonesia (PBI). Kedepannya penerapan PSAK Nomor 50, 55 dan 60 dalam perlakuan kredit bermasalah diperlukan sanggup diterapkan secara lebih konsisten biar perusahaan menghasilkan isu keuangan yang lebih akurat.
Kata Kunci: Kredit, Kredit Bermasalah, PSAK Nomor 50, 55 dan 60
Penulis: Diaz Donatus Palangngan, Jantje J. Tinangon, Novi S. Budiarso
Kode Jurnal: jpmanajemendd161399

Evaluasi Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kawasan (Dppkad) Kota Gorontalo


ABSTRAK: Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu jenis pajak yang awalnya dipungut dan dikelolah oleh pemerintah pusat. Walaupun BPHTB dikelolah oleh pemerintah sentra namun, realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada pemerintah tempat baik propinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yaitu pada pasal 23 UU No. 20 tahun 2000 tentang  perubahan atas UU No. 21 tahun 1997 perihal Bea Perolehan Hak katas Tanah dan Bangunan. Objek penelitian dari penelitian ini ialah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Metode yang dipakai yaitu metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mekanisme pemungutan BPHTB di DPPKAD kota Gorontalo telah sesuai dengan peraturan tempat No. 11 Tahun 2011, efektivitas BPHTB pada tahun 2012 di DPPKAD tergolong kurang efektif yaitu sebesar 66,78%, untuk tahun 2013 tingkat keefektivan tergolong kurang efektif yaitu sebesar 76,29%, tahun 2014 juga tergolong tidak efektif dengan presentase 36,35% dan di tahun 2015 juga masih tergolong kurang efektif yaitu sebesar 79,50%.
Kata Kunci: Evaluasi, Pemungutan, Efektivitas, BPHTB
Penulis: Najah A. Y. Kiai Demak, Linda Lambey
Kode Jurnal:  jpmanajemendd161400

Pengaruh Earning Power, Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Administrasi Keuntungan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Imbas Indonesia


Abstrak: Manajemen keuntungan terjadi lantaran adanya konflik agensi yang disebabkan oleh pemisahan antara kepemilikan dengan pengelolaan perusahaan. Dengan adanya dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit akan mengurangi atau mencegah tindak administrasi laba. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana imbas earning power, komisaris independen, dewan direksi, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap administrasi keuntungan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masa 2010-2015. Sebanyak 30 perusahaan dipakai sebagai sampel penelitian. Metode analisis yang dipakai ialah analisis regresi linier berganda dengan memakai SPSS. Hasil penelitian ini mengatakan Dewan Direksi dan Ukuran Perusahaan kuat terhadap administrasi keuntungan pada perusahaan manufaktur. Earning Power, Komisaris Independen dan Komite Audit tidak kuat terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur.
Kata kunci: earning power, komisaris independen, dewan direksi, komite audit, ukuran perusahaan, administrasi laba
Penulis: Clarissa Taco, Ventje Ilat
Kode Jurnal: jpmanajemendd161401

Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Administrasi Pada Koperasi Simpan Pinjam “Ayamen Mandiri” Kombi


ABSTRAK: Sistem pengendalian administrasi merupakan sistem yang dipakai untuk menghipnotis para anggotanya biar menimplementasikan strategi-strategi secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian administrasi pada Koperasi Simpan Pinjam Ayamen Mandiri Kombi. Metode analisis data yang dipakai yaitu deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa struktur pengendalian administrasi dan proses pengendalian administrasi pada KSP Ayamen Mandiri Kombi telah efektif. Hal ini dibuktikan dengan penerapan struktur pengendalian yang dibagi atas struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, serta sentra pertanggungjawaban yang telah meliputi seluruh fungsi dalam struktur organisasi. Serta proses pengendalian yang dijalankan mulai dari perumusan strategi, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta penilaian kerja yang memperlihatkan adanya peningkatan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti sanggup memperlihatkan saran biar KSP Ayamen Mandiri perlu menerapkan manajer divisi biar sanggup memisahkan kiprah dan tanggung jawab antara pengurus dan manajer. Penambahan sumber daya akan meningkatkan kinerja untuk kemajuan perjuangan KSP Ayamen Mandiri Kombi. Evaluasi kerja juga perlu dilakukan perbandingan antara realisasi dengan apa yang telah dianggarkan biar hasil menjadi lebih efektif.
Kata Kunci: sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian management, proses pengendalian management
Penulis: Feiby Angelia Senduk, Hendrik Manossoh, Dhullo Affandi
Kode Jurnal: jpmanajemendd161402

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Hukuman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Langsung (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung)


Abstrak: Pajak mempunyai peranan penting bagi negara. Penerimaan pajak akan meningkat jikalau kepatuhan pajak meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui imbas sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan hukuman perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Populasi penelitian ini, wajib pajak orang langsung yang terdaftar pada KPP Pratama Bitung. Metode pengambilan sampel ialah simple random sampling. Secara parsial Tarif Pajak dan  Sanksi Perpajakan menunjukkan imbas yang signifikan aktual terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan sedangkan Sosialisasi Perpajakan tidak menunjukkan imbas signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Untuk kedepannya upaya-upaya dalam melakukan sosialisasi harus ditingkatkan dan lebih intensif oleh KPP Pratama  Bitung.
Kata kunci: sosialisasi perpajakan, tarif pajak, hukuman perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak
Penulis: Viktor B. J. Tawas, Agus T. T. Poputra, Robert Lambey
Kode Jurnal: jpmanajemendd161403

Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Kawasan Pada Satuan Kerja Perangkat Kawasan (Skpd) Di Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus Pada Skpd Kecamatan Malalayang)


ABSTRAK: Belanja tempat merupakan pecahan penting dalam sistem manajemen keuangan daerah, sebab hal ini terkait dengan sistem pertanggungjawaban keuangan negara dan pemerintah tempat khususnya. Belanja tempat mencakup semua pengeluaran dari rekening kas umum tempat yang mengurangi ekuitas dana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pencatatan dan pelaporan akuntansi belanja tempat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Manado Kecamatan Malalayang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 perihal Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai acuan. Metode yang dipakai ialah metode kualitatif. Hasil penelitian mengatakan SKPD Kecamatan Malalayang Kota Manado telah melaksanakan pencatatan akuntansi belanja tempat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perihal Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Saran bagi SKPD Kecamatan Malalayang yaitu untuk tahun anggaran 2016 hendaknya Kecamatan Malalayang Kota Manado dalam pengelolaan keuangan tempat tetap berpedoman sepenuhnya kepada peraturan-peraturan yang ada.
Kata Kunci: Belanja daerah, Akuntansi, Laporan Keuangan, Keuangan daerah
Penulis: Elicia E.D Kasenda, Herman Karamoy, Treesje Runtu
Kode Jurnal: jpmanajemendd161404